Category Archives: Tekno – GovTech

Govtech : Transformasi Digital pemerintah

Dalam laporan Digital Competitiveness Index (EV-DCI) yang dirilis oleh East Venture, bahwa terdapat pertumbuhan positif dalam hal daya saing digital antar daerah di Indonesia. Laporan EV-DCI merupakan laporan yang disusun untuk mengukur tingkat daya saing digital yang membandingkan seluruh provinsi di Indonesia dengan indeks berdasarkan tiga aspek utama atau sub-indeks, yaitu input, output, dan penunjang.

Daftar Indikator (EV-DCI, 2023)

Dari report tersebut, saya ngulik apa saja sih parameter penilaian dalam index tersebut, maka bisa dipaparkan sbb :

  • Sub-indeks input dari pilar pembentuk, Sumber Daya Manusia (SDM), penggunaan TIK, dan pengeluaran untuk TIK.
  • Untuk sub-indeks output dibentuk dari pilar perekonomian, kewirausahaan, dan produktivitas dan ketenagakerjaan.
  • Sementara sub-indeks Penunjang dengan pilar infrastruktur, keuangan, serta regulasi dan kapasitas pemerintah daerah (PWC, 2022).

Dalam laporan EV-DCI tahun 2023, terdapat rekomendasi yang diajukan dan menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi digital. Salah satu rekomendasi tersebut yaitu berkaitan dengan proses transformasi digital di sisi pemerintah dan mendigitalisasi layanan administrasi publik (EV-DCI, 2023)

Sektor Strategis & Faktor Pendorong Utama (EV-DCI, 2023)

Pemerintah Digital menjadi sektor strategis untuk mendorong perkembangan ekonomi secara keseluruhan dan menjadi salah satu bentuk lompatan dalam menunjang sektor lainnya. Dari hasil baca-baca itu, maka dapat disimpulkan, bahwa topik transformasi dan digitalisasi di pemerintah plus cakupannya dalam pelayanan publik, maka hal ini berelasi dengan konsep e-goverment dan goverment technology (govtech), sehingga konsep dan temuan yang disampaikan di EV-DCI tersebut menjadi topik bahasan yang menarik.

Anyway kenapa saya merujuk ke report EV-DCI ini, karena dari hasil riset kecil-kecilan dan gugling tentunya, memang report ini layak menjadi salah satu acuan dalam melihat bagaimana perkembangan dan tren digital di Indonesia, khususnya dari level daerah hingga nasional serta menyinggung pula terkait isu dan topik transformasi digital, di sisi lain di 2023 lalu saya belum menemukan report atau riset sejenis yang cukup komprehensif terkait isu dan topik ini.

Govtech

Untuk memahami suatu konsep dan suatu pemikiran yang baru, biasanya saya suka memulai dari definisi terlebih dahulu, kemudian memilah ke beberapa hal yang berkaitan, sehingga tujuan akhirnya berusaha mendapatkan (Insya Allah) pemahaman yang cukup komprehensif.

Berangkat dari definisi tersebut, baru saya berusaha memahami dan belajar dari use case dan case study atas pengembangan aplikasi/sistem, serta belajar beragam inisiatif teknologi digital yang berfokus dengan topik tersebut, dalam hal ini mengenai konsep pemerintah digital tersebut.

Definisi yang saya temukan dan cukup merangkum berbagai definisi lainnya, saya rujuk dari situs World Bank :

GovTech is a whole of government approach to public sector modernization. It emphasizes three aspects of public sector modernization: citizen-centric, universally accessible public services, and whole-of-government approach to digital government transformation (World Bank, 2020)

Nah.. dari sisi definisi tersebut, kalau berpikir secara sederhana, maka Govtech menurut saya terkait dengan digital transformation di sisi administrasi pemerintahan yang memanfaatkan beragam inovasi teknologi tersebut.

Contoh Digital Transformation di Pemerintah

Isu single single identity telah lama dibahas dan didiskusikan bersama di Republik ini. Seperti yang saya kutip dari Kompas, ketika seorang warga dapat menggunakan layanan kesehatan dalam lingkup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, cukup dengan hanya menunjukkan KTP saja, maka integrasi data kependudukan antara BPJS dan Kemendagri Dukcapil sudah terjadi dan sekaligus mendukung inisiatif Satu Data Indonesia (Kompas, 2023).

Lalu di akhir-akhir ini kita diminta untuk memadankan antara NIK KTP dengan NPWP, maka integrasi single identity pun menjadi lebih jelas dan nyata, seperti yang saya kutip dari Media Indonesia, maka integrasi data kependudukan dengan semua layanan menjadi lebih padu dan meningkatkan interopabilitas antar lembaga pemerintahan (Media Indonesia, 2023)

Kemudian sempat membaca mengenai rencana lama pemerintah untuk implementasi aplikasi KTP digital, sehingga pengunaan data kependudukan bisa diakses secara elektronik dan berupa aset digital, meski pemerintah tetap mengakomodir penggunaan KTP konvensional (Kompas, 2022).

Dari beberapa contoh dan case study diatas, maka bisa dilihat bahwa dengan terang benderang pemerintah kita sudah “ngeh” dan “melek” soal pemanfaatan teknlogi dengan mendigitalisasi untuk berinovasi dalam hal administrasi pemerintahan.

Di sisi lain, soal “ngeh” dan “melek” menurut pendapat saya merupakan awal yang baik, namun memang soal pemahaman komprehensif perlu ditingkatkan, kalau rekan-rekan expert dan konsultan mungkin akan memberikan beragam feedback dan rekomendasi dari sudut pandang yang berbeda, dari yang saya baca dan pahami, maka isunya pada tingkat kematangan (maturity level) ketika mengadopsi sebuah solusi teknologi dalam penyelesaian beragam isu di administrasi pemerintahan tersebut.

Dengan membaca maturity level saat ini, maka (mungkin) kita bisa berkaca pada beragam model yang dikembangkan konsultan level dunia macam BCG yang berkolaborasi dengan Google terkait proses assessment ini (Google, 2024) atau konsultan sekelas Deloitte (Deloitte, 2018) dengan metode memahami dimana posisi transformasi digital yang dilakukan pemerintah, lalu perlu dianalisis langkah lanjutan apa yang sesuai dengan maturity level tersebut, jangan sampai solusi yang dikembangkan sulit dipahami atau diterapkan di tingkat operasional teknis dan akar rumput, seperti masih banyaknya prosedur di lapangan membawa fotokopi eKTP dalam pengurusan administrasi publik dan pemerintahan, padahal dengan membawa eKTP sudah cukup, karena terdapat data di chip eKTP yang bisa dibaca dengan reader tertentu, sehingga sifatnya menjadi paperless dan lebih solutif.


Referensi

  1. https://east.vc/ev-dci/achieving-equitable-digital-for-the-whole-indonesian-nation/
  2. https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2022/indonesian/evdci-2022-daya-saing-digital-antarprovinsi-makin-merata.html
  3. https://www.worldbank.org/en/programs/govtech#:~:text=GovTech%20is%20a%20whole%20of,approach%20to%20digital%20government%20transformation.
  4. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/09/ina-digital-dibentuk-lebih-27000-aplikasi-dihapus
  5. https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/28/133000365/cara-berobat-bpjs-kesehatan-tanpa-kartu-cukup-pakai-ktp
  6. https://mediaindonesia.com/ekonomi/601408/pemadanan-nik-dan-npwp-dalam-perpajakan-ciptakan-single-identity-number
  7. https://nasional.kompas.com/read/2022/01/07/10025311/kemendagri-warga-harus-punya-smartphone-untuk-miliki-e-ktp-digital
  8. https://www.reuters.com/technology/abu-dhabis-tech-hub-sees-surge-interest-start-ups-2021-10-19/
  9. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/deloitte-digital-maturity-model.pdf
  10. https://digitalmaturitybenchmark.withgoogle.com/en/advertisers/